Skip to content

July 6, 2011

PENEGAKAN HUKUM BERMORAL PANCASILA DALAM MEWUJUDKAN CITA NEGARA HUKUM KESEJAHTERAAN

Wawasan Hukum 19

A. Widiada Gunakaya SA.

Abstract

Indonesiaas a law State is a law State which is based on Pancasila morality, hoping a prosperityState. Ontologically, by using Pancasila philosophy point of view, radical meanings contained in the term of “prosperity” is “sangkan paraning dumadi”. Pancasila requires prosperous Indoesian people not only in material meaning as a physical and worldly prosperity but also spiritual prosperity in the framework of “patitis ing kamoksan” that is to say perfectness in front of the creator, God The All Mighty. With referece to its ontology, it has been determined in the preamble of the 1945 Constitution, imperatively the law enforcement should be performed in the frame of prosperity. The law enforcement which is based on Pancasila can be mentioned as law enforcement of prosperity. Can law enforcement of prosperity be able to create an ideal of prosperity law State? Deductively and conclusively in the forms of argument and hypothesis it yields inferences, as follow: 1). prosperity law State which its ideal is based on Pancasila values can only be enforced by an ideal of  law enforcement based on Pancasila morality. 2).  If prosperity law State which its ideal is based on Pancasila values, be enforced by an ideal of law enforcement based on Pancasila, so the ideal of prosperity law State can be enforced through law enforcement based on Pancasila morality

Kata Kunci  :  Penegakkan Hukum Bermoral PancasilaPenegakkan Hukum Kesejahteraan – Cita Negara Hukum Kesejahteraan

A. Pendahuluan

Judul di atas sesuai dengan tema Dies Natalis  STHB ke 50 yang diberi topik “MEWUJUDKAN CITA NEGARA HUKUM KESEJAHTERAAN MELALUI PENEGAKAN HUKUM YANG BERMORAL PANCASILA”. Disadari, bahwa kebanyakan hukum yang dibentuk berikut penegakannya sangat jauh dari moral Pancasila, maka dengan mendasarkan pada momentum hari Kebangkitan Nasional yang ke 100, hari lahirnya Pancasila 1 Juni yang lalu, dan hari Kemerdekaan Negara RI yang ke 63 pada tanggal 17 Agustus 2008 lalu, menghendaki agar melalui moment-moment bersejarah tersebut, Indonesia bangkit pula dari cara berhukum dengan pola pikir “ala” hukum Barat kepola pikir menurut ajaran-ajaran Pancasila sebagai “principium in principii”, sebagai ideologi bangsa, sebagai pokok-pokok hukum nasional, dan sebagai sumber dari segala sumber hukum Indonesia.

Namun demikian, pada dewasa ini traumatis masyarakat Indonesia terhadap Pancasila masih dirasakan sangat tinggi. Sikap apriori, ucapan-ucapan yang tidak senonoh, ‘plesetan-plesetan’ dan lain sebagainya akan nampak mengemuka, mana kala segala sesuatu objek tertentu yang berkaitan dengan hidup dan kehidupan bangsa Indonesia dikaitkan atau diberi imbuhan Pancasila, seperti “Sistem Ekonomi Pancasila”, “Sistem Politik Pancasila”, “Sistem hukum Pancasila”, “Sistem Perburuhan Pancasila” dan lain sebagainya. Lebih celakanya lagi, penutur yang mewacanakan hal-hal yang berkaitan dengan Pancasila tadi itu malah distigmatisasi sebagai antek-antek Orde Baru.

Comments are closed.